Demokrasi Rasa Sambal, Pedas Menyengat Hanya di Awal dan Hambar di Akhir

HARI-HARI menjelang pemilu dan/atau pemilihan adalah hari-hari paling berasa dalam hidup bernegara. Seolah-olah rakyat sedang dihidangkan pesta rakyat sesungguhnya, lengkap dengan bumbu penyedap, janji manis, tawa palsu, dan ramah-tamah yang mendadak muncul seperti dukun dadakan. 

Tapi seperti sambal dalam nasi bungkus pinggir jalan, pedasnya membakar di awal, tapi ketika nasi habis, rasa itu pun lenyap. Hambar, bahkan sering kali menyisakan rasa perih di perut. Begitulah demokrasi kita. Pedas di awal, hambar di akhir. Demokrasi rasa sambal.

Setiap musim pemilu, baik itu Pilchiksung, Pemilihan, hingga Pemilu Nasional, kita disuguhi sebuah pertunjukan luar biasa. Bukan pertunjukan seni, tapi pertunjukan janji. Politisi menjadi selebriti dadakan. Spanduk warna-warni, baliho menampilkan wajah senyum penuh harap, jargon-jargon klise seperti "Membangun Bersama Rakyat", "Berjuang Demi Keadilan", atau "Wakilmu, Suaramu" menjadi pemandangan wajib di setiap tikungan jalan.

Calon kepala desa tiba-tiba menjadi dermawan. Anggota dewan yang sebelumnya hanya tampak di baliho kini mendatangi warung kopi, berbincang sambil menyeruput kopi Aceh seolah-olah ia paham benar keresahan warga. Warga kampung yang sebelumnya tak pernah dilirik, kini dimintai pendapat, diajak rembuk, dan dijanjikan perubahan.

Ini adalah momen "pedasnya sambal" terasa menyengat, dan memancing semangat, tapi apakah rasa itu bertahan?

Begitu hasil pemilu diumumkan dan kursi kekuasaan diduduki, rasa itu perlahan memudar. Calon yang dulu bersahaja kini mulai sibuk, yang dulunya membaur di warung kopi, kini susah ditemui. Kantor rakyat berubah jadi ruang ber-AC dengan akses terbatas. Demokrasi pun kehilangan rasanya.

Hal ini selaras dengan pemikiran Robert Michels dalam teori "Hukum Oligarki Besi" (Iron Law of Oligarchy), bahwa setiap organisasi, termasuk demokrasi, cenderung menuju bentuk oligarki di mana elite yang terpilih mulai mengabaikan kepentingan massa dan lebih sibuk menjaga kekuasaannya. 

Pemimpin yang dulunya "rakyat banget" kini lebih akrab dengan meja birokrasi dan rapat-rapat yang tak pernah membahas keresahan nyata rakyat. Rakyat hanya diingat saat survei elektabilitas, bukan saat harga cabai melonjak atau ketika jalan rusak menganga tanpa perbaikan.

Demokrasi Lokal Formalitas tanpa Substansi

Ambil contoh Pilchiksung di banyak daerah, sistem pemilihan langsung yang katanya mendekatkan rakyat dengan kekuasaan, justru sering jadi arena permusuhan antar keluarga, pertikaian antar warga, dan praktik politik uang yang lebih vulgar dari drama-drama luar negeri. Kandidat yang menang sering merasa bahwa kemenangan adalah "balas jasa" untuk tim sukses, bukan mandat dari rakyat.

Akibatnya, alih-alih menjadi pemimpin yang melayani, mereka menjadi manajer proyek dan distributor anggaran. Transparansi? Tanggung jawab? Itu hanya kata-kata dalam modul pelatihan. Demokrasi lokal kita telah menjelma menjadi ritual lima tahunan, bukan proses panjang membangun peradaban.

Sebagaimana dikatakan Samuel P. Huntington, demokrasi bukan hanya soal prosedural (pemilu), tapi juga soal substansial, akuntabilitas, transparansi, partisipasi. Tanpa substansi, demokrasi hanya sebatas kulit tanpa isi. Persis seperti sambal kemasan yang merah menyala, tapi tak ada rasa.

Sayangnya, rakyat pun tak sepenuhnya bisa lepas dari tanggung jawab. Dalam banyak kasus, rakyat tidak benar-benar memilih karena visi, melainkan karena isi (isi amplop, isi paket, atau isi saldo). Demokrasi transaksional telah menjamur, bahkan dilegalkan dalam praktik sehari-hari. Kita memilih bukan karena percaya, tapi karena berharap “ada balasan”.

Ini menciptakan siklus rusak, pemimpin tidak merasa perlu menepati janji karena tahu rakyat memilihnya karena uang. Dan rakyat tidak menuntut perubahan, karena merasa sudah dibayar saat kampanye. Demokrasi berubah menjadi pasar politik.

Dalam kerangka ini, Paulo Freire, seorang pedagog progresif, mengingatkan bahwa ketika rakyat tidak kritis, mereka hanya menjadi objek, bukan subjek dari proses sosial-politik. Demokrasi sejati hanya hidup ketika rakyat menjadi aktor aktif yang sadar, bukan sekadar korban janji-janji.

Demokrasi ala TikTok dan Instagram

Era media sosial menciptakan varian baru demokrasi rasa sambal. Kini, calon wakil rakyat tak perlu hadir fisik. Cukup dengan video viral, editan estetik, backsound motivasi, atau joget TikTok yang trending. Rakyat tidak lagi menilai ide, tapi gaya.

Politik jadi panggung hiburan, debat diganti konten, gagasan dikalahkan oleh gaya editing. Demokrasi makin pedas, pedas karena emosi, bukan isi, tapi seperti sambal botolan yang awet karena pengawet, rasa aslinya makin hilang.

Ketika proses demokrasi hanya jadi panggung retorika, rakyat perlahan kehilangan kepercayaan. “Semua sama saja,” kata mereka. Golput meningkat. Partisipasi makin rendah, bahkan ketika memilih pun, banyak yang asal coblos.

Ironisnya, hal ini justru menguntungkan elite. Dengan rendahnya partisipasi dan lemahnya kontrol rakyat, para penguasa leluasa memainkan kebijakan tanpa tekanan. Demokrasi pun resmi jadi formalitas.

Apa yang Harus Dilakukan?

Pertama, rakyat harus mulai melihat demokrasi sebagai proses jangka panjang, bukan hanya soal memilih. Literasi politik harus ditingkatkan, jangan biarkan janji manis meninabobokan kita setiap lima tahun.

Kedua, penting bagi komunitas lokal, LSM, dan media kritis untuk terus mengawal proses pemerintahan. Demokrasi tidak akan berjalan tanpa pengawasan, seperti sambal yang butuh nasi, demokrasi butuh kontrol rakyat agar tetap terasa.

Ketiga, pendidikan politik di sekolah dan ruang publik harus diperkuat. Anak muda perlu tahu bahwa demokrasi bukan soal viral atau tampilan, tapi soal tanggung jawab sosial, seperti kata Amartya Sen, demokrasi bukan hanya tentang pemilu, tapi juga soal suara yang didengar dan hak yang dihormati.

Demokrasi kita ibarat sambal yang menggoda, menyala, memikat, dan bikin penasaran, tapi jangan lupa, sambal bukan makanan utama. Ia hanya pelengkap, jika nasi demokrasi kita basi, sambal sehebat apa pun tak akan menyelamatkan rasa.

Mari kita kawal demokrasi ini agar tak berhenti di pedas sesaat, karena jika kita terus-menerus terlena oleh rasa sambal, jangan heran jika suatu hari nanti kita menyadari bahwa yang kita telan hanyalah kepedasan tanpa kenyang, janji tanpa isi, dan harapan yang basi.[]