Demokrasi Asbun dan Ketika Suara Kebodohan Mengalahkan Kebijaksanaan

ADA SATU kalimat yang terus menggema di benak saya beberapa waktu terakhir. “Dunia ini penuh dengan orang pintar yang diam, dan orang bodoh yang banyak bicara.” Di antara berbagai varian kutipan serupa, makna yang terkandung tetap menyentil dan mengusik nurani bahwa kita sedang hidup dalam zaman di mana suara paling lantang sering kali datang bukan dari kedalaman, melainkan dari ketidaktahuan yang merasa tahu.

Pernyataan ini bukan sekadar keluhan sarkastik, melainkan cerminan dari satu gejala sosial yang semakin kentara di ruang demokrasi kita seperti di parlemen, di media, di jagat maya, bahkan di ruang-ruang kebijakan. Demokrasi yang seharusnya tumbuh dari dialektika rasional kini perlahan tergerus oleh gelombang populisme dangkal yang lebih mementingkan sensasi daripada substansi.

Dalam demokrasi, suara rakyat menjadi panglima. Namun, dalam praktik kontemporer, yang sering mengemuka bukanlah suara rasional yang terinformasi, melainkan keramaian tanpa arah.

Demokrasi yang ideal adalah demokrasi dimana tempat wacana berkembang melalui debat yang masuk akal dan pemikiran yang mendalam, tapi seperti yang ditunjukkan oleh Jürgen Habermas dalam teorinya tentang public sphere, ruang publik modern kini lebih dikuasai oleh aktor-aktor yang memonopoli narasi melalui strategi komunikasi massal, bukan logika argumen.

Dengan kata lain, kebisingan telah menggantikan kebijaksanaan. Yang viral dianggap benar, yang populer dianggap layak, dan yang paling sering bicara otomatis dianggap paling tahu.

Mengapa Orang Pintar Memilih Diam?

Pertanyaan ini mengandung jawaban yang kompleks. Dalam psikologi sosial, ada yang disebut dengan efek Dunning Kruger yakni kondisi di mana orang yang memiliki pengetahuan minim justru merasa sangat percaya diri. Sebaliknya, mereka yang benar-benar memahami kompleksitas suatu masalah justru lebih berhati-hati dalam berbicara karena menyadari keterbatasannya.

Ini menjelaskan kenapa banyak akademisi, pakar, atau praktisi yang enggan terlibat dalam ruang debat publik. Mereka khawatir jika pernyataannya dipelintir, disalahpahami, atau disederhanakan secara tidak adil oleh publik yang tidak sabar. Mereka lebih memilih ruang diskusi terbatas, seminar tertutup, atau tulisan panjang yang tak dibaca banyak orang. Dalam konteks ini, diam adalah bentuk kehati-hatian intelektual.

Namun, ketika yang hati-hati diam, yang gegabahlah yang mengisi panggung.

Michel Foucault pernah menulis bahwa kekuasaan bukan sekadar berada pada struktur formal seperti negara atau lembaga, tetapi pada siapa yang menguasai wacana. Mereka yang mampu mendikte narasi publik adalah mereka yang sesungguhnya memegang kuasa. Inilah mengapa politisi populis hari ini sangat cerdas memainkan kata-kata, menyederhanakan persoalan kompleks menjadi slogan, membingkai musuh imajiner, dan mengkapitalisasi kebencian demi suara.

Mereka tidak selalu punya kompetensi, tapi mereka tahu cara membuat orang merasa “didengar”. Dan dalam sistem demokrasi elektoral, persepsi lebih penting daripada substansi.

Tak heran jika hari ini kita menyaksikan semakin banyak politisi entertainer ketimbang negarawan. Yang berani bicara walau tak tahu apa-apa lebih cepat mendapatkan panggung dibanding mereka yang membawa gagasan serius tetapi tidak punya daya jual elektoral.

Demokrasi Tanpa Intelektual Publik

Antonio Gramsci pernah menulis tentang pentingnya “intelektual organik” dalam pembangunan kesadaran masyarakat. Sayangnya, di banyak negara berkembang termasuk Indonesia, intelektual sering dikunci dalam menara gading. Mereka asyik dengan jurnal, indeks sitasi, dan simposium akademik yang tak pernah menyentuh publik luas.

Sebaliknya, ruang publik dikuasai oleh figur-figur yang menjadikan suara publik sebagai komoditas. Kita kekurangan intelektual publik yakni mereka yang punya ilmu sekaligus punya keberanian dan kapasitas komunikasi untuk menyampaikan gagasan secara luas.

Padahal demokrasi sejatinya membutuhkan dua elemen utama yakni keterbukaan partisipasi dan kualitas wacana. Jika yang terbuka hanya partisipasi, tanpa kualitas diskursus, maka yang lahir adalah demokrasi massa yang rapuh dan mudah diseret ke mana-mana, tanpa arah yang jelas.

Kita bisa menyaksikan realitas ini dalam banyak kasus kekinian. Lihat bagaimana narasi soal hukum, HAM, atau kebijakan publik sering kali dipinggirkan oleh perdebatan trivial yang viral di media sosial. Isu-isu strategis dikaburkan oleh perang narasi yang dangkal. Diskusi tentang keadilan elektoral, netralitas ASN, pengawasan pemilu yang semuanya kerap tenggelam dalam keriuhan isu yang didesain untuk mengalihkan perhatian.

Ini bukan sekadar kesalahan publik, tapi juga tanggung jawab kita semua yang membiarkan ruang itu kosong. Diam adalah sikap yang punya batas. Ketika terlalu lama diam, maka suara kebodohan akan terdengar seperti kebenaran. Dan dalam konteks demokrasi, diam bisa menjadi bentuk pengkhianatan pada akal sehat.

Dalam situasi seperti ini, kita tidak bisa lagi hanya mengeluh tentang mereka yang “banyak bicara tapi tak paham apa-apa.” Kita perlu mendorong mereka yang punya kapasitas untuk mulai bicara. Kita butuh lebih banyak dosen, peneliti, akademisi, birokrat, dan masyarakat sipil yang masuk ke ruang publik dengan bahasa yang membumi, narasi yang mendidik, dan keberanian untuk melawan kebodohan yang berisik.

Kita juga butuh mengubah cara kita mendidik masyarakat. Literasi politik dan literasi media harus menjadi bagian dari pendidikan publik. Demokrasi tidak bisa ditopang hanya oleh prosedur elektoral, tetapi oleh budaya dialog dan penghargaan pada argumentasi.

Membangun Keberanian Intelektual

Saya ingin menutup tulisan ini dengan kutipan dari Vaclav Havel, seorang sastrawan dan presiden Ceko yang juga dikenal sebagai pejuang demokrasi:

The power of the powerless lies in their refusal to live within the lie.
(Kekuatan orang-orang tak berkuasa terletak pada keberanian mereka untuk tidak hidup dalam kebohongan.)

Diam bukan solusi jangka panjang. Kita harus keluar dari zona nyaman, dari ruang diskusi akademik yang steril, dari seminar yang hanya jadi rutinitas simbolik. Intelektual harus berani turun ke jalan wacana seperti menulis, berbicara, mendidik, dan mendengarkan. Karena demokrasi tidak akan selamat hanya oleh prosedur, tapi oleh keberanian untuk terus berpikir dan bersuara.

Dan pada akhirnya, mungkin bukan dunia ini yang kekurangan orang pintar tapi orang pintar yang bersedia bicara dengan cara yang menggerakkan.[]