Tapi ada satu hal yang membuat hari itu sedikit lebih “bergetar”: saya akan berbicara di hadapan 77 siswa MAN 3 Bireuen tentang sesuatu yang sering dianggap serius, kaku, bahkan kadang membosankan—pengawasan partisipatif pemilu. Jujur saja, setiap kali harus berbicara di depan siswa SMA, saya selalu punya dua kekhawatiran. Pertama, apakah mereka akan mendengarkan atau hanya mengangguk sambil pikiran melayang ke TikTok. Kedua, apakah saya akan terdengar seperti guru sejarah yang terlalu bersemangat sementara muridnya sudah kelelahan dengan kehidupan.
Namun begitu sampai di lokasi, suasana langsung terasa berbeda. Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen, yang dengan gaya khasnya mampu menghangatkan ruangan. Beliau berbicara tentang pentingnya pendidikan politik sejak dini, terutama bagi pemilih pemula.
Saya sempat berpikir, “Wah, kalau pembukaannya sudah sekuat ini, saya harus hati-hati—jangan sampai materi saya malah jadi penutup yang terlalu panjang dan bikin siswa berharap listrik mati.”
Setelah sambutan selesai, giliran saya maju. Saya berdiri, melihat 77 pasang mata—ada yang penuh semangat, ada yang penasaran, dan tentu saja ada yang masih bernegosiasi dengan rasa kantuk. Saya buka dengan satu kalimat sederhana:
“Siapa di sini yang pernah dengar kata ‘pengawasan partisipatif’ tanpa merasa itu seperti nama mata pelajaran baru?”
Beberapa siswa tertawa. Alhamdulillah, ice breaking berhasil. Setidaknya mereka belum kabur.
Saya mulai bercerita, bukan sekadar menjelaskan. Karena saya percaya, siswa tidak butuh ceramah panjang—mereka butuh cerita yang masuk akal dan dekat dengan kehidupan mereka.
Saya jelaskan bahwa pengawasan partisipatif itu bukan tugas Bawaslu semata. Kalau hanya Bawaslu yang mengawasi, itu seperti satu orang mencoba mengawasi satu desa yang sedang mengadakan pesta—mustahil. Pengawasan itu harus jadi kerja bersama, kerja kolektif, kerja “rame-rame tapi serius.”
Saya kemudian bertanya lagi, “Kalau kalian lihat ada orang bagi-bagi uang menjelang pemilu, itu termasuk apa?”
Salah satu siswa menjawab, “Rezeki, Pak!”
Ruangan langsung pecah dengan tawa. Saya pun ikut tertawa, lalu menjawab, “Kalau rezeki yang datangnya cuma lima tahun sekali dan punya tujuan tertentu, itu bukan rezeki—itu investasi yang nanti akan ditagih.”
Dari situ diskusi mulai hidup. Saya mulai masuk ke fenomena yang sering terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilu: politik uang, hoaks, kampanye hitam, hingga apatisme pemilih.
Saya sampaikan bahwa tantangan terbesar demokrasi hari ini bukan hanya pelanggaran, tapi juga sikap “masa bodoh.” Karena ketika masyarakat tidak peduli, pelanggaran punya ruang untuk tumbuh tanpa gangguan.
Saya mencoba mendekatkan isu ini dengan kehidupan mereka. “Kalian mungkin belum semua punya hak pilih hari ini, tapi kalian sudah punya hak untuk berpikir. Dan percaya atau tidak, pemilu itu bukan soal siapa yang menang, tapi soal bagaimana prosesnya berjalan jujur dan adil.”
Beberapa siswa mulai mengangguk. Mungkin karena setuju, mungkin juga karena akhirnya materi mulai terasa masuk akal.
Saya lanjut dengan cerita-cerita ringan dari pengalaman di lapangan. Tentang bagaimana ada laporan yang ternyata hanya salah paham, ada juga yang benar-benar pelanggaran serius. Saya ceritakan dengan gaya santai, sesekali diselipi humor.
“Kadang kami ini seperti detektif, tapi tanpa jas hitam dan tanpa soundtrack dramatis. Bedanya, kalau di film, pelaku langsung mengaku. Kalau di dunia nyata, pelaku malah tanya balik, ‘Memangnya saya salah di mana, Pak?’”
Lagi-lagi tawa muncul. Dan saya sadar, humor adalah jembatan terbaik untuk menyampaikan hal-hal serius.
Saya kemudian mengajak mereka membayangkan masa depan. “Beberapa tahun lagi, kalian akan jadi pemilih. Bahkan mungkin ada yang jadi calon legislatif, kepala daerah, atau bahkan pengawas pemilu. Jadi pertanyaannya bukan ‘apakah kalian terlibat?’, tapi ‘bagaimana kalian akan terlibat?’”
Di titik ini, suasana mulai berubah. Dari yang awalnya santai, menjadi sedikit lebih reflektif.
Saya tekankan bahwa generasi muda punya peran penting. Mereka bukan hanya objek pemilu, tapi subjek yang menentukan arah demokrasi. Mereka punya energi, punya idealisme, dan yang paling penting—mereka belum terlalu banyak kompromi.
“Tapi hati-hati,” saya tambahkan, “idealismenya jangan cuma muncul di media sosial. Jangan cuma berani di kolom komentar, tapi diam di dunia nyata.”
Beberapa siswa tersenyum malu. Mungkin merasa “terkena,” mungkin juga merasa “terwakili.”
“Kalau kalian lihat sesuatu yang janggal, jangan langsung viralkan—pastikan dulu kebenarannya. Karena kita tidak butuh generasi yang cepat membagikan informasi, tapi lambat memverifikasi.”
Di sesi interaksi, siswa mulai lebih aktif. Ada yang bertanya tentang bagaimana cara melapor, ada yang penasaran dengan sanksi pelanggaran, dan ada juga yang bertanya dengan gaya khas remaja:
“Pak, kalau teman sendiri yang melakukan pelanggaran, kita harus lapor juga?”
Saya jawab, “Kalau temanmu melakukan pelanggaran, itu bukan lagi soal pertemanan, tapi soal tanggung jawab. Teman yang baik bukan yang membiarkan salah, tapi yang berani mengingatkan.”
Jawaban itu disambut dengan anggukan. Mungkin tidak semua setuju, tapi setidaknya mereka berpikir.
Waktu terasa cepat berlalu. Tanpa terasa, sesi sudah mendekati akhir. Saya tutup dengan satu pesan sederhana:
“Demokrasi itu bukan milik pemerintah, bukan milik Bawaslu, tapi milik kita semua. Dan kalau kita tidak menjaganya, jangan heran kalau suatu hari kita kehilangan sesuatu yang seharusnya kita miliki.” Kegiatan ditutup dengan suasana hangat. Saya melihat 77 siswa yang tadi duduk dengan berbagai ekspresi, kini tampak lebih hidup. Entah karena materi, entah karena sudah mendekati waktu pulang—yang jelas, ada sesuatu yang berubah.
Di luar ruangan, saya sempat berbincang dengan beberapa guru dan staf. Mereka menyampaikan apresiasi, tapi yang lebih penting, mereka berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan.
Dalam perjalanan pulang, saya merenung. Edukasi seperti ini mungkin tidak langsung mengubah dunia. Tidak langsung membuat pemilu berikutnya sempurna. Tapi setidaknya, kita sudah menanam benih.
Dan seperti kata pepatah, menanam itu memang tidak langsung panen. Tapi kalau tidak pernah menanam, jangan harap ada yang bisa dipetik.
Hari itu, di MAN 3 Bireuen, dengan 77 siswa, beberapa guru, dan suasana yang penuh tawa, saya belajar satu hal: bahwa demokrasi tidak selalu harus dibahas dengan wajah serius. Kadang, dengan sedikit humor dan banyak kejujuran, pesan bisa sampai lebih jauh.
Dan siapa tahu, dari 77 siswa itu, ada satu atau dua yang kelak akan berdiri di posisi penting—dan mengingat bahwa dulu, mereka pernah diajak berpikir tentang pengawasan, tentang kejujuran, dan tentang tanggung jawab.
Kalau itu terjadi, maka semua cerita hari itu tidak sia-sia.[]

