Cerita Singkat Field Study Mahasiswa UIA di Kantor Bawaslu Bireuen

Demokrasi sering dianggap sederhana: datang ke TPS, mencoblos, pulang, lalu lima tahun berikutnya mengeluh tentang hasil pilihan yang entah dipilih karena visi-misi atau karena kalender, kaos, dan bingkisan yang sempat mampir ke rumah. Padahal demokrasi yang sehat tidak lahir begitu saja. Ia membutuhkan partisipasi, kesadaran, dan pemahaman yang terus dirawat, terutama oleh generasi muda yang suatu hari nanti akan mewarisi seluruh keributan politik yang kita tinggalkan.

Karena itulah pendidikan demokrasi tidak cukup hanya berlangsung di ruang kelas. Demokrasi terlalu kompleks untuk dipahami hanya melalui slide presentasi dan catatan kuliah. Kadang mahasiswa perlu melihat langsung bagaimana sistem itu bekerja, siapa yang mengawasinya, dan mengapa setiap pelanggaran tidak bisa diselesaikan hanya dengan kalimat, “Kan semua orang juga tahu.”
Cerita Singkat Field Study Mahasiswa UIA di Kantor Bawaslu Bireuen
Pada hari Senin, 15 Juni 2026 kemarin sekira pukul 09.00 WIB, Kantor Bawaslu Kabupaten Bireuen menerima kunjungan field study dari mahasiswa Universitas Islam Aceh. Sebanyak 26 mahasiswa hadir didampingi oleh dosen pendamping, Desi Safnita. Kunjungan ini menjadi ruang belajar yang menarik, sekaligus kesempatan untuk membuktikan bahwa Kantor Bawaslu bukan sekadar tempat yang ramai dikunjungi saat pemilu lalu sepi ketika hasilnya sudah diumumkan.

Saya Baihaqi bersama dua komisioner Bawaslu Kabupaten Bireuen lainnya, Muhammad Basyir dan Rahmad, menyambut langsung kedatangan rombongan mahasiswa tersebut. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Bireuen ini juga didukung oleh jajaran sekretariat yang memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Untungnya, yang datang hari itu adalah mahasiswa yang ingin belajar demokrasi, bukan peserta pemilu yang sedang mencari celah aturan.

Bagi saya, kunjungan seperti ini bukan sekadar agenda seremonial yang menghasilkan foto bersama dan unggahan media sosial. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilu. Sebab demokrasi tidak akan menjadi lebih baik hanya karena semua orang sepakat menulis kata "demokrasi" dalam pidato mereka.

Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

Dalam kesempatan tersebut, saya diberikan ruang untuk menyampaikan materi mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu. Dua tema yang terdengar serius, tetapi justru di sanalah sering muncul berbagai dinamika yang membuat demokrasi kita kadang terasa seperti perpaduan antara proses hukum, drama politik, dan uji kesabaran.

Saya menjelaskan kepada para mahasiswa bahwa tugas Bawaslu tidak hanya berkaitan dengan pengawasan saat tahapan pemilu berlangsung. Ada fungsi yang lebih luas yang juga menjadi tanggung jawab kelembagaan. Salah satunya adalah pencegahan, sebuah pekerjaan yang sering kali tidak terlihat hasilnya karena keberhasilannya justru ditandai oleh tidak terjadinya masalah.

Pencegahan bukan pelengkap. Pencegahan adalah fondasi. Sayangnya, pekerjaan ini sering kurang mendapat perhatian. Banyak orang baru mengingat pentingnya pencegahan setelah pelanggaran terjadi, sama seperti orang yang baru menghargai rem kendaraan setelah nyaris menabrak sesuatu.

Banyak masyarakat beranggapan bahwa Bawaslu hanya bekerja ketika terjadi pelanggaran. Padahal salah satu tugas utama Bawaslu justru mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Melalui sosialisasi, pendidikan politik, dan penguatan pengawasan partisipatif, kami berupaya membangun kesadaran masyarakat agar memahami hak dan kewajibannya dalam demokrasi. Karena mencegah pelanggaran tentu jauh lebih murah daripada memperdebatkannya berbulan-bulan setelah terjadi.

Suasana diskusi berlangsung sangat aktif. Para mahasiswa tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mengajukan berbagai pertanyaan yang menunjukkan kepedulian mereka terhadap isu demokrasi dan kepemiluan. Kabar baiknya, rasa ingin tahu mereka jauh lebih tinggi daripada tingkat partisipasi sebagian warga yang baru mulai tertarik pada pemilu ketika masa kampanye sudah hampir selesai.

Isu Politik Uang

Dari berbagai topik yang dibahas, isu yang paling banyak menarik perhatian mahasiswa adalah politik uang. Hal ini tentu tidak mengejutkan. Politik uang memang seperti tamu lama dalam demokrasi kita; semua orang mengaku tidak mengundangnya, tetapi entah bagaimana ia selalu berhasil menemukan jalan masuk.
Mahasiswa UIA di Kantor Bawaslu Bireuen
Politik uang bukan sekadar pelanggaran hukum. Ia adalah cara tercepat mengubah demokrasi menjadi transaksi. Ketika pilihan politik ditentukan oleh nilai yang ada di dalam amplop, maka kualitas kepemimpinan sering kali kalah bersaing dengan kualitas lipatan uangnya.

Karena tingginya minat mahasiswa terhadap isu tersebut, saya menjelaskan beberapa contoh kasus yang pernah ditangani Bawaslu Kabupaten Bireuen. Melalui contoh-contoh itu, mereka dapat melihat bahwa penanganan pelanggaran pemilu tidak sesederhana membuat tuduhan di media sosial dan menunggu warganet menyelesaikannya.

Diskusi yang berlangsung selama kegiatan menunjukkan bahwa generasi muda memiliki kepedulian yang besar terhadap masa depan demokrasi. Mereka ingin memahami bagaimana pengawasan dilakukan, bagaimana pelanggaran ditangani, dan bagaimana masyarakat dapat berperan aktif menjaga kualitas pemilu. Sebuah kabar yang melegakan, karena demokrasi lebih takut pada apatisme daripada kritik.[]